Templo News

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya memutuskan Ibu Kota baru pindah ke dua wilayah di Kalimantan Timur. Dia memilih Ibu Kota baru di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Dalam jumpa pers yang  juga dihadiri oleh Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla, Menteri Dalam Negeri  Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Kalimantan  Timur Isran Noor di di Istana Negara, Jakarta tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan akan segera menyurati Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta persetujuan.

"Saya paham pemindahan ibu kota termasuk lokasi, butuh persetujuan DPR. Tadi pagi saya sudah kirim surat ke ketua DPR dan dilampiri hasil kajian mengenai calon ibu kota baru," kata Jokowi, Jakarta, Senin (26/8).

Jokowi mengatakan, terkait aturan pemindahan ibu kota baru ini, pemerintah juga sedang menyiapkan rancangan undang-undang. Pemindahan  ibu kota dilakukan karena terlalu beratnya beban dari Jakarta dan juga Pulau Jawa yang menjadi tujuan utama penduduk indonesia untuk mencari nafkah. Dalam pengertian lain, daya dukung dan daya tampung Kota Jakarta terhadap penambahan jumlah penduduk sudah tidak idea lagi. Banyak permasalahan timbul seperti munculnya lingkungan permukiman padat, kumuh dan miskin, kemacetan yang merajalela serta polusi udara yang cukup parah.

"Pemerintah telah melakukan kajian-kajian negara lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah sebagian di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi di Istana.

Pasca Pengumuman pemindahan Ibukota negara oleh Presiden Jokowi, Pemerintah Kabupaten Penajam  Paser Utara mulai bebenah.  Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Masud mengatakan bahwa PPU telah siap 100 persen untuk mendukung keputusan Presiden Jokowi tersebut